BPN: lakukan pendekatan persuasif selesaikan konflik agraria

Bengkulu (ANTARA News) – Staf khusus penataan organisasi dan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Usep Setiawan menyatakan, penyelesaian konflik agraria jangan menggunakan pendekatan keamanan tetapi lebih menekankan tindakan persuasif.

“Menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang lazim dipakai oleh pemerintah daerah merupakan cara kuno merugikan rakyat dan tidak manusiawi,” katanya ketika menghadiri kongres serikat tani Bengkulu, Sabtu.

Menurut dia, akar permasalahan agraria disebabkan oleh politik agraria yang belum banyak memihak pada kepentingan rakyat sehingga konflik yang mengarah pada tindakan brutal oleh massa sangat rentan terjadi.

Oleh karena itu, ia berharap, agar aparat kepolisian tidak dikedepankan dalam setiap konflik agraria tetapi sebaliknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan menghargai hak asasi manusia.

Menurutnya, secara nasional terdapat lima masalah umum dalam agraria. Pertama, ketimpangan kepemilikan, kepenggunaan dan kemanfaatan sumber daya agraria oleh petani.

Kedua, sengketa agraria dan konflik di banyak tempat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ketiga, kondisi agraria mengakibatkan petani sulit mengakses produksi tani, bibit, dan pupuk.

Keempat, petani terbatas dalam hal mengelola hasil panen untuk dijadikan hasil produksi yang lebih bernilai ekonomis tinggi.

Kelima, kesulitan pemasaran produk-produk pertanian. Kelima hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan menjadi kurang diuntungkan.

Ia katakan, dalam catatan konsorsium pembaruan agraria (KPA) terdapat 1.753 sengketa lahan di Indonesia yang diakibatkan oleh sengketa struktural yakni sengketa lahan karena penyalahgunaan kewenangan.

BPN untuk mengatasi persoalan tersebut menjalankan lima agenda strategis pertama, reforma agraria, kedua, penanganan dan penyelesaian sengketa, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, sertifikasi aset tanah rakyat, dan pengembangan kantor bergerak atau program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita).

Selanjutnya, penyelesaian persoalan agraria dalam waktu dekat BPN akan membentuk komite nasional untuk mengatasi sengketa lahan yang terdiri atas seluruh unsur terkait karena persoalan agraria tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja termasuk BPN, katanya. (ANT-291/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

Refleksi Atas Politik Agraria Pemerintahan SBY - Budiono

“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia.” (Soekarno, Djalanja Revolusi Kita, 1960)

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno, pemerintahan SBY-Boediono tidak menjadikan reforma agraria sebagai landasan pembangunan nasional. Padahal sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bergantung kepada sumber-sumber agraria, khusus tanah. Hal ini menunjukkan bahwa rezim SBY-Boediono tidak punya kepedulian terhadap nasib kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat yang bergantung terhadap tanah dan sumber-sumber agraria.

Selama ini, tidak dijalankannya reforma agraria telah mengakibatkan berbagai persoalan struktural di Indonesia, diantaranya ; 1) rapuhnya struktur perekonomian bangsa dan tidak kokohnya bangunan industrialisasi. 2) terjadinya ketimpangan struktur penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria yang sangat tajam. Hal ini pada gilirannya telah menciptakan kondisi ketidakadilan sosial dan kemiskinan dan pengangguran missal. 3) maraknya konflik agraria yang disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. 4) Terbentuknya sistem hukum agraria yang tumpang tindih dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. 5) Terbangunnya suatu birokrasi dan kekuasaan negara yang menjalankan politik agraria yang lebih mementingkan pengusaha besar dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Masalah-masalah agaria di atas sebagai warisan pemerintahan orde baru, sampai saat ini masih berlangsung tanpa ada niat atau dan komitmen politik untuk mengakhirinya. Komitmen politik pemerintah sejatinya dimulai dari perubahan politik hukum agraria yang lebih mengabdi pada pengusaha dengan mengorbankan kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat. Tapi nyatanya komitmen politik tersebut tak kunjung datang, meskipun umur reformasi telah memasuki usianya 12 tahun.

Politik agraria yang hadir saat ini tak ada bedanya dengan politik agraria di jaman kolonial. Yakni politik agraria yang lebih mengabdi pada kepentingan kaum parikelir dengan mengorbankan kaum tani. Pemerintahan Soekarno mencoba untuk mendekontruksi politik hukum agraria kolonial tersebut di atas denga mengeluarkan UUPA tahun 1960. Namun sayangnya di era pemerintahan Soeharto dimandulkan dan dikhianati dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur masalah agaria yang bertentangan dengan UUPA.

Ironisnya, tindakan serupa kembali dilakukan oleh pemerintahan pasca reformasi. Bukannya melakukan revitalisasi atas semangat yang dikandung oleh UUPA, yakni dengan menjalankan land reform, justru sejumlah kebijakan yang lahir sama sekali tidak merujuk pada UUPA, misalnya lahirnya UU tentang kehutanan, UU tentang Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Modal Asing, dsb. Inti dari semua kebijakan tersebut adalah alokasi penguasaan sumber daya agraria dalam skala besar dalam mekanisme pasar. Lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban.

Berbagai kebijakan yang lahir pasca reformasi, termasuk yang lahir di era rezim SBY telah mengakibatkan persoalan pokok agraria semakin dalam. Ada dua pokok persoalan yang paling mencolok, yakni situasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan dan sumber-sumber agraria yang semakin dalam dan merebaknya konflik agraria yang disertai dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Masalah ketimpangan bisa kita saksikan misalnya dalam hal penguasaan aset-aset produktif nasional dimana hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besarnya dalam bentuk tanah. Ketimpangan juga berlangsung di sektor kehutanan, dimana sampai saat ini kurang lebih 17,38 juta Ha telah diberikan kepada 248 perusahaan dalam bentuk IUPHHK, dan 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industri. Di sektor perkebunan besar, kurang lebih 15 juta hektar untuk Hak Guna usaha.

Kondisi ketimpangan agraria juga ditunjukkan dengan kenyataan bahwa 35 persen daratan Indonesia telah dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun pada yang bersamaan terjadi peningkatan petani gurem. BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir (1993-2003) jumlah petani gurem semakin meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang.

Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6,1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rat pemilikannya hanya 0,36 hektar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik agraria nasional kita saat ini sepenuhnya mengabdi pada kepentingan ekonomi kapitalisme neoliberal. Hal ini kemudian melahirkan dua macam bentuk ketidakadilan, yakni ketimpangan alokasi tanah dan sumber-sumber agraria untuk kegiatan ekstraksi dan berorientasi keuntungan bagi proyek¬proyek bisnis besar dibandingkan dengan alokasi tanah untuk kegiatan pertanian rakyat, dan juga terjadi ketimpangan distribusi tanah diantara petani-petani di Indonesia.

Akibat lain dari politik agraria tersebut di atas adalah maraknya konflik agraria yang disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selama 2010, data per januari-juni2010, KPA merekam sekitar lebih dari 167.741 Ha tanah dalam status konflik. Jumlah lahan tersebut berkonflik di lebih dari 60 wilayah kasus di Indonesia. Data tersebut masih terus berkembang dan dalam proses pencatatan tambahan selama periode juli-desember 2010. Kasus tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 150.000 KK.
Berhadapan dengan politik agraria yang semakin liberal, kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat tidak pernah surut untuk memperjuangkan pelaksanaan reforma agraria sejati. Reforma agraria diyakini oleh sebagai jalan untuk melepaskan mereka dari proses penindasan, penghisapan, kesengsaraan dan kemiskinan.

Dalam konteks ini, reforma agraria erat kaitannya dengan upaya pembebasan rakyat dari berbagai macam bentuk penindasan dan penghisapan. Karena reforma agraria dalam pengertian yang sesungguhnya adalah suatu program politik untuk merubah struktur kekuasaan dalam lapangan agraria (penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria)”. Di dalamnya, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang telah dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan, dan pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil dari penguasaan rakyat sebelumnya, menjadi satu program penting dalam rangka merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria tersebut.

Lebih jauh reforma agraria atau pembaruan agraria pada prinsipnya bertujuan untuk mengkahiri suatu sistem ekonomi politik yang didasari atas hubungan-hubungan produksi yang menindas dan tidak adil atas tanah dan sumber daya alam. Dalam pengertiannya sebagai upaya untuk merombak ulang atas pemilikan, penguasaan, penggunaan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam yang timpang, reforma agraria menghendaki pembaruan hubungan produksi yang tidak adil dan menindas sebagai hasil dari sistem feodalisme dan kolonialisme.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan program reforma agraria yang sempat dikampanyekan oleh Rezim SBY di awal tahun 2007. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan niatnya untuk melakukan redistribusi lahan secara terbatas dan sertfikasi tanah. Sampai saat ini, janji untuk melakukan redistribusi tanah seluas 8,15 juta Ha yang berasal dari hutan produksi yang bisa dikonversi tidak pernah terealisasi, tetapi yang dilakukan adalah mempercepat sertifikasi yang tentu saja sangat jauh dari pengertian reforma agraria sejati.

Sejak awal, terdapat simplipikasi pengertian reforma agraria dari pidato presiden SBY. Sebab program redistribusi lahan tidak selalu bermakna sebagai reforma agraria sejati, apalagi dalam kenyataannya lebih mendahulukan program sertifikasi. Karena pada dasarnya, reforma agraria harus bermakna penataan ulang struktur penguasaan tanah yang di dalamnya dapat terliput – dan biasanya menjadi program intinya – suatu aktivitas redistribusi tanah dan pembatasan atau pencegahan konsentrasi penguasaan tanah. Bahkan dapat pula di dalamnya terkandung aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam kegiatan pertanian.

Aktivitas redistribusi tanah tersebut selanjutnya harus disertai dengan sejumlah program ikutan yang tidak bisa tidak harus disediakan secara programatik pula, yakni penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka terima. Peran negara (dalam hal ini pemerintah) tidak hanya menyiapkan sarana untuk kemudahan berproduksi dan kemudian memasarkan hasil-hasil produksi kelompok-kelompok petani penerima tanah tersebut, tetapi juga ada perannya untuk memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus memperkuat unit-unit ekonomi produksinya.

Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) memperjuangkan reforma agraria sejati (Genuine agrarian reform). Kata sejati (genuine) disini bermakna sebagai oposisi terhadap program reforma agraria yang sedang marak dikampenyekan oleh rezim SBY-Boediono.

Reforma agraria sejati yang dikehendaki oleh kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat adalah reforma agraria dengan agenda-agenda sebagai berikut :
(1) Merombakan struktur agraria yang timpang; (2) Mengadakan pembagian yang adil atas “sumber-sumber agraria”, dalam hal ini yang terutama adalah tanah, sebagai sumber penghidupan; (3) Mengikis dan mencegah konsentrasi penguasaan tanah dan sumber daya alam; (4) Menyelesaikan segala konflik agraria yang terjadi selama ini secara menyeluruh; (5) Mengadakan sejumlah hal yang diperlukan bagi tumbuhnya ekonomi rakyat yang kuat, khususnya yang berbasis di pedesaan; dan (6) Membangun fondasi yang kokoh atas keadilan sosial sejalan dengan amanah UUPA 1960 dan TAP MPR No. IX/2001.

Untuk mencegah terjadinya konflik yang biasanya menyertai pelaksanaan reforma agraria, maka program ini perlu dipersiapkan dengan matang dengan memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan. Peran negara (dalam hal ini: pemerintah) sangat penting, bahkan tidak tergantikan dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya. Prasyarat ideal pelaksanaan reforma agraria yang dimaksud meliputi: (1) kemauan politik, (2) data keagrariaan yang lengkap dan akurat, (3) adanya organisasi tani yang kuat, (4) dukungan dari angkatan bersenjata, dan (5) dipisahkannya elit politik dan elit bisnis.

Oleh:
Idham Arsyad (Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Juru Bicara FORI)

Kebijakan Politik Agraria Pemerintah Tidak Berpihak Pada Petani

KEBIJAKAN politik agraria secara nasional belum berpihak pada kaum tani dan rakyat kecil. Sehingga perlu adanya konsolidasi nasional dari para pengiat gerakan reforma agraria dan organisasi-organisasi tani untuk menekan pemerintah.

Demikian kata, Usep Setiawan Ketua Dewan Nasional KPA dalam acara diskusi kebijakan politik agraria di Kantor Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Selasa (19/7/2011) di Jakarta.
“Sejak Orde Baru hingga sekarang, tidak ada perubahan mendasar dalam politik agraria. Semua masih sangat kolonialistik, kapitalistik, dan hanya berpihak pada kepentingan modal,” tegas Usep Setiawan.

Akibat tidak adanya perubahan kebijakan politik agraria tersebut, ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan sumber-sumber agraria masih tetap terjadi. Bahkan semakin mengganas dalam menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

“Ada banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah, bahkan sama sekali tidak punya tanah. Sementara di sisi lain, hanya ada sedikit orang yang menguasai tanah dan sumber-sumber agraria dalam jumlah yang sangat luas,” imbuhnya.

Namun, kata Usep Setiawan, para pegiat gerakan reforma agraria tidak perlu pesimis. Pasalnya, saat ini ada PP No.11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar yang bisa digunakan oleh para aktivis gerakan pembaruan agraria untuk mendorong agar BPN-RI bisa lebih pro-aktif untuk melaksanakan reforma agraria. Karena, salah satu tugas pokok BPN adalah melaksanakan reforma agraria.

Sekalipun, Usep Setiawan mengakui ada banyak kelemahan dalam PP No.11/2010 tersebut. Salah satu kelemahannya yang paling mendasar adalah PP tersebut tidak punya kemampuan untuk menyentuh persoalan-persoalan agraria yang ada di sektor kehutanan, pertambangan, dan lembaga-lembaga pemerintah lain seperti institusi TNI/Polri.

“Kelemahan PP tersebut sekaligus menjadi kelemahan kewenangan BPN dalam menjalankan salah satu tugas pokoknya untuk melaksanakan reforma agraria,” tandas Usep Setiawan yang saat ini juga menjadi Staf Khusus Bidang Hukum Kepala BPN-RI.

Dominasi Komprador
Sementara menurut Sekjend Aliansi Gerakan Agraria (AGRA) Rahmat, tidak adanya kebijakan politik agraria yang memihak rakyat, khususnya petani kecil dan buruh tani itu karena negara masih didominasi para komprador yang anti reforma agraria. Bahkan kebijakan reforma agraria yang dilakukan oleh BPN-RI itu bukan reforma agraria. Melainkan hanya sekadar langkah taktis untuk menyelamatkan posisi semata.

Buktinya, kata Rahmat, BPN tidak pernah berani melawan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Sinarmas Group, Wilmar Group, dan Bakrie Group yang menguasai banyak lahan dan sumber-sumber agraria. Padahal perusahan-perusahan besar itu banyak merampas tanah-tanah rakyat dan melahirkan konflik agraria.

Sebagai organisasi tani yang memiliki puluhan ribu anggota dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Rahmat mengakui bahwa persoalan paling berat yang selama ini dihadapi kaum tani adalah ketika terjadi konflik dengan perusahaan besar yang memiliki hubungan secara langsung dengan kapitalisme internasional. Ia menyebutnya sebagai “tuan tanah baru” korporasi yang berhubungan dengan kapitalisme Internasional.

Selain itu, musuh terberat keduanya adalah ketika pemerintah itu sendiri yang menjadi “tuan tanahnya.” Seperti, PTPN, Perhutani, TNI dan Polri yang menguasai tanah. “Kedua tipe tuan tanah inilah yang saat ini menjadi musuh utama petani,” tegasnya.

Diskusi yang dihadiri sekitar 20 orang anggota dan pengurus AGRA ini, dimoderatori oleh Sugiyarno, staf Bagian Umum AGRA. Usai diskusi, Usep Setiawan menyerahkan buku karyanya yang berjudul “Kembali ke Agraria” pada Sekjend AGRA, Rahmat.* -Sidik Suhada-

Sumber : http://www.kpa.or.id/berita-119-kebijakan-politik-agraria-pemerintah-tidak-berpihak-pada-petani.html

Hukum Responsif, Hukum Otonom dan Hukum Refrensif

Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick

1. Hukum Refrensif
Hukum Represif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah adalah represif, bilamana ia kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan artinya bilamana ia cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau menolak legitimasinya. Meskipun represi sering kali berbentuk penindasan dan pemaksaan yang terang-terangan, pemaksaan sendiri bukanlah merupakan ciri yang menentukan bagi sifat represif, melainkan diacuhkannya atau diterlantarkannya kepentingan rakyat. Mengenai perbedaan antara represi dengan pemaksaan: pertama, tidak semua pemaksaan adalah represif. Kedua, represi tidak perlu memaksa.
Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas dan penyelesaian pertikaian. Meskipun hukum represif dihubungkan dengan kekuasaan, namun ia tidak boleh dilihat sebagai suatu tanda dari kekuatan kekuasaan (dari kekuasaan yang kuat).
Nonet dan Selznick menyebutkan beberapa bentuk dalam mana represi dapat memanifestasikan dirinya. Yang satu adalah ketidak mampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umum. Yang lain adalah pemerintah yang melampaui batas. Suatu bentuk lain lagi adalah kebijakan umum yang berat sebelah, yang sering kali dipercontohkan pembaruan kota-kota dan kebijakan pengembangan ekonomi dalam mana “program pemerintah tidak mempunyai sarana untuk memenuhi, ataupun memperhatikan, lingkup kepentingan individual dan kelompok yang dipengaruhinya.

Ciri-ciri umum dari hukum represif:

1. Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik; hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada raison d e’tat.
2. Perspektif resmi mendomonasi segalanya. Penguasa cenderung untuk mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat.
3. Kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhannya apabila keadilan semacam itu memang ada adalah terbatas.
4. Badan-badan pengawas khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat kekuasaan yang bebas.
5. Suatu rezim hukum rangkap melembagakan keadilan keras dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola subordinasi sosial.
6. Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan.

2. Hukum Otonom
Hukum otonom berorientasi kepada mengawasi kekuasaan represif. Dalam arti ini hukum otonom merupakan antitese dari hukum represif dalam cara yang sama seperti “kekuasaan oleh hukum” yaitu hukum hanya sebagai suatu sarana untuk memerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasar hukum. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial empiris dari kekuasaan berdasar hukum realitas-relitas institusional dalam mana cita-cita ini diejawantahkan, yaitu potensi-potensi khusus institusi-institusi ini untuk memberikan sumbangan kepada kepantasan dalam kehidupan sosial, tetapi juga limitasi-limitasinya.

Sifat-sifat paling penting dari hukum otonom adalah:
* penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta
*terdapat pengadilan yang dapat didatangi secara bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasan politik dan ekonomi serta bebas daripadanya dan yang memiliki otoritas ekskluif untuk mengadili pelanggar hukum baik oleh para pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta.
Sebuah prinsip penting dari hukum otonom adalah terpisahnya dari politik. Ahli-ahli hukum dan pengadilan adalah spesialis-spesialis dalam menafsirkan dan menetapkan hukum, namun isi substantif hukum tidak ditentukan oleh mereka, melainkan oleh hasil dari tradisi atau keputusan politik.

Hukum otonom menunjukkan tiga kelemahan khas yang sama sekali membatasi potensial hukum untuk memberi sumbangan kepada keadilan sosial:
*Perhatian yang terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kepantasan prosedural mendorong suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum. Mematuhi aturan-aturan dengan ketat dilihat sebagai suatu tujuan tersendiri dan hukum menjadi terlepas dari tujuan.
Hasilnya adalah legalisme dan formalisme birokrasi.
*Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif.
*Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial, ia mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib diantara rakyat dan ia mendorong ahli-ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif.
Kelemahan-kelemahan ini akan menghambat realisasi kekuasaan secara benar berdasarkan hukum yang dicita-citakan. Namun demikian, hukum otonom mengandung suatu potensi untuk perkembangan lebih lanjut dengan mana kelemahan-kelemahan ini akan dapat diatasi.

3. Hukum Responsif

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”.

Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilema yang pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara bekerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, akan tetapi akan tidak lagi mengandung arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan di dalam lingkungan sosial, namun akan tidak lagi merupakan satu sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini yang mencoba untuk mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Apakah yang menjadi kriteria seleksinya? Tidak lain daripada kekuasaan berdasar hukum yang dicita-citakan, tetapi sekarang tidak lagi diartikan sebagai kepantasan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi.
Jadi hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan ia memeperluasnya untuk mencakup keadilan substantif.
Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah (a) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; (b) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.
Hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanan pada peranan tujuan di dalam hukum. Nonet dan Selznick bicara tentang kedaulatan tujuan. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Hukum yang purposif adalah berorientasi kepada hasil dan dengan demikian membelok dengan tajam dari gambaran tentang keadilan yang terikat kepada konsekwensi. Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan penyatuan otoritas hukum dan kemauan politik. Jika maksud menunjuk kepada fungsi dari pemerintah, maka kerakyatan menunjuk kepada peranan yang sangat menentukan dari partisispasi rakyat dalam hukum dan pemerintahan serta nilai terakhir yang dipertaruhkan, yaitu tercapainya suatu komunitas politik yang berbudaya yang tidak menolak masalah-masalah kemanusiaan dan dalam mana ada tempat bagi semua. Norma kerakyatan dapat diartikan sebagai pernyataan hukum dari suatu etika yang menghormati manusia sebagai nilai yang paling tinggi bagi kehidupan politik dalam dunia modern.
Norma kerakyatan,
*pertama: membedakan hukum responsif dari hukum represif dengan memaksakan adanya penampungan bagi kepentingan-kepentingan manusiawi dari mereka yang diperintah.
*Kedua, ia membedakan hukum responsif dari hukum otonom dengan memperlunak tuntutan tentang kepatuhan kepada aturan-aturan dan mengikuti saluran-saluran prosedural yang telah ditetapkan dan dengan sikapnya yang lebih menyukai pendekatan integrasi kepada problem-problem penyelewengan, ketidak patuhan dan konflik.
*Ketiga, norma kerakyatan menuntut cara-cara partisipasi dalam pembuatan keputusan.

Krisis HAM, Konflik Gubernur dan Gerakan Sosial

Oleh : Muhammad Fuad

Tanpa terasa kemelut konflik Gubernur Lampung sudah berjalan hampir 3 tahun. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2002, Pemerintah Pusat (ketika itu Presiden Megawati) melalui Mendagri Hari Sabarno mengirim surat kepada DPRD Lampung untuk menunda pemilihan Gubernur Lampung periode 2002-2007. Dimulai dari sinilah konflik Gubernur Lampung terjadi. Anehnya dalam rentan waktu yang cukup lama, sampai kini belum menunjukkan adanya arah penyelesaian konflik secara konkrit, sehingga wajar muncul  pertanyaan dan kejengkelan banyak kalangan.

Carut-marutnya dunia perpolitikan elite politik, pada kenyataannya semakin menenggelamkan isu-isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perburuhan serta penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi. Kondisi tersebut pada gilirannya akan melahirkan krisis terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, sesungguhnya wacana tentang siapa yang harus memimpin Lampung sebenarnya sudah tidak lagi seksi dan harus segera diakhiri. Karena dibalik itu, ada persoalan mendasar yang selama ini terabaikan yakni rendahnya pemenuhan dan perlindungan pemerintah terhadap hak asasi manusia.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika pihak Rumah Sakit Umum Abdul Muluk (RSUAM) berencana menutup pelayanan lantaran tidak adanya dana operasional, kemudian disusul dengan rencana pemulangan gaji ke-13 Pegawai Negeri sipil (PNS) oleh Pemerintah Provinsi. Tapi untungnya rencana ini tidak benar-benar terjadi. Bayangkan jika hal ini terjadi, berapa ribu pasien yang akan terlantar dan mungkin kehilangan hak hidup! juga beban yang harus ditanggung oleh PNS. Logikanya, jika konflik gubernur ini terus berkepanjangan; Pemerintah Pusat tidak tegas, Legislatifnya ‘ngotot’ dan Eksekutifnya ‘keras kepala’ sehingga pembahasan RAPBD tahun 2006 tidak pernah terealisasi. Maka dapat dipastikan akan menghasilkan kekacauan, RSUAM dan kantor pemerintah tidak beroperasi, pembangunan tidak berjalan dan terhentinya pelayanan publik.

Sikap elite politik yang saling berebut kekuasaan, sesungguhnya menjadi ironi ditengah semakin terpuruknya kondisi sosial-ekonomi rakyat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Oktober. Sebagai bahan renungan, saat ini angka kemiskinan di Lampung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 622.004 KK . Dengan asumsi setiap keluarga memiliki 2 orang anak, maka angka kemiskinan di Lampung  mencapai 2.488.016 jiwa. Patut disadari bahwa, kemiskinan yang dialami rakyat akan selalu berimplikasi pada rendahnya akses kesehatan, kelaparan dan kekurangan giji, kematian akibat penyakit, rendahnya akses pendidikan serta tempat tinggal yang tidak memadai.

Di sisi lain program-program pemerintah seperti program kesehatan dan pendidikan belum  berjalan dengan baik. Hal ini terlihat jelas di kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar penduduknya adalah petani yakni, sebanyak 84,6% tidak memperoleh akses kesehatan dari jumlah penduduk miskin mencapai 45.825 jiwa. Sementara berdasarkan data di rumah sakit dan puskesmas di Lampung Selatan melalui Human Development Indeks (HDI) tahun 2004, 66% ibu hamil menderita giji buruk dan 13,7% balita menderita kurang giji. Angka kematian ibu mencapai 56/100.000 kelahiran hidup, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka kematian bayi 40/100.000 kelahiran hidup .

Begitu pula dengan akses pendidikan, meskipun kebijakan pemerintah tentang dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) telah berjalan, kenyataan di lapangan belum banyak membantu siswa karena masih lemahnya sosialisasi dan monitoring terhadap kebijakan tersebut, sehingga tak jarang terjadi penyimpangan. Persoalan pendidikan juga meliputi: masih rendahnya kompetensi guru dan minimnya gaji sebagian besar guru swasta yang jauh di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP).

Derita rakyat juga dialami oleh buruh yakni, rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sebesar Rp. 405.000,- dan dianggap masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), rendahnya jaminan kesejahteraan buruh termasuk indikasi akan dirumahkannya ribuan buruh akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya tingginya beban hidup juga dialami oleh nelayan, dimana akibat kenaikan harga BBM berimbas pada tingginya biaya operasional baik berupa biaya solar maupun biaya makan yang harus dikeluarkan oleh nelayan. Sehingga menyebabkan para nelayan berhenti melaut atau berpindah profesi bahkan tidak sedikit nelayan yang harus menganggur.

Sayangnya potret buram pemenuhan dan perlindungan HAM seperti dijelaskan di atas tidak dengan sendirinya menjadikan para elite politik bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik, para elite politik justru cendrung bersikap semau gue lu peduli ape!


Perangkat Hukum

Sejumlah perangkat perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 ke-4 baik tentang hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) maupun Hak-hak Sipil (Sipol) dan diperkuat dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian dipertegas kembali oleh SBY–Kalla dalam naskah bertajuk Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera (Jakarta, 10 Mei 2004), di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), SBY-JK menjanjikan ”Agenda Program Keadilan Hukum, HAM dan Demokrasi” termasuk ”penghormatan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia”. Dalam uraiannya, dikatakan bahwa ”Pemenuhan HAM merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya”. Hak-hak tersebut meliputi “ hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agama, hak atas kecukupan pangan , hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, dan hak atas hidup yang sehat” . Terakhir pada tanggal 30 September 2005 semangat pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menghormati HAM juga ditunjukkan dengan meratifikasi dua Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia yakni, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

Dengan demikian jelaslah bahwa negara utamanya pemerintah secara hukum telah terikat dalam mengambil peran demi pemajuan HAM. Dalam upaya ini, setidaknya ada tiga elemen kewajiban negara, pertama kewajiban untuk menghormati/menghargai (state obligation to recpect) kedua, kewajiban untuk melindungi (state obligation to protect) ketiga, kewajiban untuk mempromosikan dan mewujudkan hak (state obligation to promote and fulfill). Sehingga kemajuan atau kesungguhan pemerintah merealisasikan kewajibannya dalam pemajuan Ham terlihat jelas dari bagaimana pemerintah pertama, melaksanakan mandat dari kebijakan politik negara (konstitusi dan perundang-undangan) kedua, menuangkan perencanaan dan alokasi kebijakan realisasi bagi pemenuhan hak sosial ekonomi rakyat.

Karenanya, ketika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dan pemajuan HAM kepada rakyatnya, merupakan indikasi bahwa pemerintah telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai penerima mandat. Sekarang hanya tinggal satu pertanyaan, kalau hak-hak rakyat terabaikan, sementara para elite politik sibuk berebut kekuasaan, kemana rakyat mengadu? Di sinilah rakyat yang merupakan korban sesungguhnya dari perbuatan para elite politik harus mengambil inisiatif.



Gerakan Sosial

Dari perspektif demokrasi, mengutip pendapat Prof. Dr. Thomas Meyer , pada dasarnya demokrasi mengenal tiga pendekatan berbeda untuk mencapai tujuan publik (model-model pengaturan) : pertama melalui pasar dimana orang bisa memperoleh barang dan jasa sesuai dengan harga yang dibayar kedua, melalui negara dimana semua orang dapat menikmati kebutuhan-kebutuhan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, bila perlu negara menggunakan intrumen kekuasaan agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi ketiga, melalui masyarakat sipil dimana orang dapat memenuhi kebutuhan kolektif melalui tindakan solidaritas secara sukarela oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Pandangan ini mengisaratkan bahwa demi mencapai tujuan public terdapat 3 (tiga) sektor yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing yakni, pasar, negara dan masyarakat sipil

Berkaitan dengan konflik Gubernur, dalam situasi kebuntuan politik saat ini, maka pemberdayaan masyarakat sipil kiranya menjadi penting untuk disuarakan sebagai kekuatan pengimbang terhadap negara dengan melakukan pengawasan terhadap negara dari kecendrungan buruknya.  Disinilah sesungguhnya peran masyarakat sipil sangat diperlukan guna mendorong dan mengawal proses penyelesaian konflik. Inilah waktunya gerakan-gerakan sosial yang dibangun selama ini dalam upaya memperkuat Civil Sosiety, dijadikan sumber utama untuk melakukan kerja-kerja tersebut.

Alexis de ‘Tocqueville’ mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswadayaan dan kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya . Masyarakat sipil ini dapat mewujud ke dalam gerakan sosial yang dipelopori oleh organisasi rakyat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, kaum intelektual yang belum terkooptasi oleh penguasa, petani, buruh, nelayan dan miskin perkotaan. Diharapkan melalui gerakan ini, dari aneka kekuatan yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai pendobrak berakhirnya konflik, untuk  kemudian menjadi stimulator dan motor penggerak demi pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terutama mereka yang papa miskin, tersingkir dan termarjinalkan.

Akhirnya, bagi rakyat persoalan siapa yang akan berkuasa ngak penting dan sama sekali bukan urusan rakyat, yang penting bagi rakyat adalah terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Dan semoga peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember dapat menjadi momentum bagi rakyat menagih hak-haknya.


Wassalam









IDENTITAS PENULIS

Nama             : Muhammad Fuad, S.Sos
Tempat, Tgl Lahir    : Jakarta, 31 Agustus 1976
Pekerjaan        : Staff LBH Bandar Lampung
Pengalaman Organisai :
1.    Mantan Ketua SMPT UBL Tahun 1997-1998
2.    Mantan Wakil Koordinator Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Rakyat Lampung (KMPPRL) Tahun 1998
3.    Divisi Informasi dan Komunikasi Dewan Rakyat Lampung
4.    Pengurus Ikatan Keluarga Alumni FISIP UBL
5.     Staff LBH Bandar Lampung
Alamat Kantor     : Jl. MH Thamrin No. 63/3 Gorong Royong Tanjung Karang Pusat
  Bandar Lampung Telp.  7478795
Contac Number     : Hp. 08159203247 E-mail : fuad_jii@yahoo.com

Konflik Agraria Naik Drastis Sepanjang 2011

Konflik Agraria Naik Drastis Sepanjang 2011

TEMPO.CO, Jakarta - Menilik konflik agraria sepanjang 2011, tercatat 120 kasus meningkat, sekitar lima kali lipat dari jumlah kasus tahun 2010 yang tercatat 22 kasus. "Data ini belum termasuk konflik masyarakat tani di Bima," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Kamis, 29 Desember 2011.

Menurutnya, saat ini konflik agraria terjadi antara petani dengan perusahan swasta perkebunan, pertambangan, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), dan BUMN. Konflik terjadi terus-menerus secara masif dan berlarut-larut. "Akibatnya, petani terus dihadapkan dengan penangkapan, penggusuran, penembakan, serta berbagai bentuk kekerasan kriminalisasi," katanya.

Akar konflik, kata Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI Yakub, karena tidak dilaksanakannya pembaruan agraria yang telah direncanakan dan semakin sempitnya lahan. Dia menjelaskan tercatat 2.791 kasus pertanahan di Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2011. "Kasus tanah tersebut adalah kasus pengadaan tanah yang berujung pelanggaran HAM," katanya.

Konflik di bidang pariwisata pun kemungkinan terbuka, seperti lahan pertanian di Pulau Komodo yang diambil pihak pariwisata. "Bahkan, di Bali juga akan terjadi konflik agraria pariwisata," kata Yakub.

Demi menghindari konflik, Serikat Petani meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria berdasarkan pada UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945.