Sabtu, 07 Januari 2012

BPN: lakukan pendekatan persuasif selesaikan konflik agraria

Bengkulu (ANTARA News) – Staf khusus penataan organisasi dan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Usep Setiawan menyatakan, penyelesaian konflik agraria jangan menggunakan pendekatan keamanan tetapi lebih menekankan tindakan persuasif.

“Menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang lazim dipakai oleh pemerintah daerah merupakan cara kuno merugikan rakyat dan tidak manusiawi,” katanya ketika menghadiri kongres serikat tani Bengkulu, Sabtu.

Menurut dia, akar permasalahan agraria disebabkan oleh politik agraria yang belum banyak memihak pada kepentingan rakyat sehingga konflik yang mengarah pada tindakan brutal oleh massa sangat rentan terjadi.

Oleh karena itu, ia berharap, agar aparat kepolisian tidak dikedepankan dalam setiap konflik agraria tetapi sebaliknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan menghargai hak asasi manusia.

Menurutnya, secara nasional terdapat lima masalah umum dalam agraria. Pertama, ketimpangan kepemilikan, kepenggunaan dan kemanfaatan sumber daya agraria oleh petani.

Kedua, sengketa agraria dan konflik di banyak tempat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ketiga, kondisi agraria mengakibatkan petani sulit mengakses produksi tani, bibit, dan pupuk.

Keempat, petani terbatas dalam hal mengelola hasil panen untuk dijadikan hasil produksi yang lebih bernilai ekonomis tinggi.

Kelima, kesulitan pemasaran produk-produk pertanian. Kelima hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan menjadi kurang diuntungkan.

Ia katakan, dalam catatan konsorsium pembaruan agraria (KPA) terdapat 1.753 sengketa lahan di Indonesia yang diakibatkan oleh sengketa struktural yakni sengketa lahan karena penyalahgunaan kewenangan.

BPN untuk mengatasi persoalan tersebut menjalankan lima agenda strategis pertama, reforma agraria, kedua, penanganan dan penyelesaian sengketa, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, sertifikasi aset tanah rakyat, dan pengembangan kantor bergerak atau program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita).

Selanjutnya, penyelesaian persoalan agraria dalam waktu dekat BPN akan membentuk komite nasional untuk mengatasi sengketa lahan yang terdiri atas seluruh unsur terkait karena persoalan agraria tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja termasuk BPN, katanya. (ANT-291/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono
Diposting oleh di
Label:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Hukum News

Korupsi News

Visitors

Berita

Fokus Kajian

  • Demokrasi
  • Hak Asasi Manusia

Politik News

Jakarta - DPR telah membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Namun diam-diam membangun satu-persatu ruang rapat. DPR dinilai menipu rakyat. "Mereka tidak pernah stop pembangunan gedung baru, tapi mereka memecah rencana itu sampai tahun 2014. Saya pikir sekarang mereka siasati satu-persatu. Mulai parkir, toilet, ruang Banggar di Nusantara II, kemudian totalitas pembangunan gedung DPR itu sendiri," tuding Direktur Lima Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Rabu (11/1/2012. Di tahun-tahun yang akan datang, Ray meyakini, DPR akan membangun berbagai fasilitas penunjang. Sehingga pada akhirnya gedung DPR yang diperbaiki pelan-pelan akan kian nyaman untuk mereka, tanpa ada protes rakyat. "Nanti mungkin tahun 2013 ruang komisi dan ruang anggota. Nanti tahun 2014 mungkin sudah sekretariat. Nanti orang sudah sibuk ngurusin pemilu dan mungkin sekali tak memantau proyek-proyek ini,"duga Ray. Baginya hal seperti ini tak perlu dilakukan DPR. DPR seharusnya menjaga komitmen yang dibuat di depan rakyat dan fokus menyalurkan aspirasi rakyat, bukan melengkapi gedung DPR dengan fasilitas mewah. "Mereka mencoba licik menipu rakyat dengan tidak membangun gedung baru. Tapi tetap membangun fasilitas untuk mereka. Ini secara filosofis sangat menyedihkan," keluhnya. Anggota Banggar DPR punya ruang rapat baru di Gedung Nusantara II DPR. Anggaran pembangunannya fantastis, rumornya mencapai Rp 20 miliar. Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000. Berdasarkan penguluman lelang Setjen DPR dengan kop "PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 523111/MUM_U/BANGGAR/03/GP/ 2011", proyek ini masuk tahu anggaran 2011. Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru. Ruang baru anggota Banggar DPR terletak di depan ruang rapat Komisi III DPR dan ruang rapat Komisi I DPR. Sebelumnya ruang rapat Banggar DPR berada di Gedung Nusantara I DPR. Setjen DPR tidak membantah pagu anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan ruang baru Banggar DPR. Namun enggan juga memberitahukan efisiensi anggarannya. "Itu nanti seperti apa detailnya lewat Bu Sekjen saja ya, supaya tidak ada distorsi informasi," kilah ketua Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada detikcom.

Site Map

Advertise