Konflik Agraria Naik Drastis Sepanjang 2011
TEMPO.CO, Jakarta - Menilik konflik agraria sepanjang 2011, tercatat 120 kasus meningkat, sekitar lima kali lipat dari jumlah kasus tahun 2010 yang tercatat 22 kasus. "Data ini belum termasuk konflik masyarakat tani di Bima," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Kamis, 29 Desember 2011.
Menurutnya, saat ini konflik agraria terjadi antara petani dengan perusahan swasta perkebunan, pertambangan, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), dan BUMN. Konflik terjadi terus-menerus secara masif dan berlarut-larut. "Akibatnya, petani terus dihadapkan dengan penangkapan, penggusuran, penembakan, serta berbagai bentuk kekerasan kriminalisasi," katanya.
Akar konflik, kata Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI Yakub, karena tidak dilaksanakannya pembaruan agraria yang telah direncanakan dan semakin sempitnya lahan. Dia menjelaskan tercatat 2.791 kasus pertanahan di Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2011. "Kasus tanah tersebut adalah kasus pengadaan tanah yang berujung pelanggaran HAM," katanya.
Konflik di bidang pariwisata pun kemungkinan terbuka, seperti lahan pertanian di Pulau Komodo yang diambil pihak pariwisata. "Bahkan, di Bali juga akan terjadi konflik agraria pariwisata," kata Yakub.
Demi menghindari konflik, Serikat Petani meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria berdasarkan pada UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Hukum News
Korupsi News
Visitors
Berita
Fokus Kajian
- Demokrasi
- Hak Asasi Manusia
Mengenai Saya
Politik News
Jakarta - DPR telah membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Namun diam-diam membangun satu-persatu ruang rapat. DPR dinilai menipu rakyat.
"Mereka tidak pernah stop pembangunan gedung baru, tapi mereka memecah rencana itu sampai tahun 2014. Saya pikir sekarang mereka siasati satu-persatu. Mulai parkir, toilet, ruang Banggar di Nusantara II, kemudian totalitas pembangunan gedung DPR itu sendiri," tuding Direktur Lima Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Rabu (11/1/2012.
Di tahun-tahun yang akan datang, Ray meyakini, DPR akan membangun berbagai fasilitas penunjang. Sehingga pada akhirnya gedung DPR yang diperbaiki pelan-pelan akan kian nyaman untuk mereka, tanpa ada protes rakyat.
"Nanti mungkin tahun 2013 ruang komisi dan ruang anggota. Nanti tahun 2014 mungkin sudah sekretariat. Nanti orang sudah sibuk ngurusin pemilu dan mungkin sekali tak memantau proyek-proyek ini,"duga Ray.
Baginya hal seperti ini tak perlu dilakukan DPR. DPR seharusnya menjaga komitmen yang dibuat di depan rakyat dan fokus menyalurkan aspirasi rakyat, bukan melengkapi gedung DPR dengan fasilitas mewah.
"Mereka mencoba licik menipu rakyat dengan tidak membangun gedung baru. Tapi tetap membangun fasilitas untuk mereka. Ini secara filosofis sangat menyedihkan," keluhnya.
Anggota Banggar DPR punya ruang rapat baru di Gedung Nusantara II DPR. Anggaran pembangunannya fantastis, rumornya mencapai Rp 20 miliar.
Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Berdasarkan penguluman lelang Setjen DPR dengan kop "PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 523111/MUM_U/BANGGAR/03/GP/
2011", proyek ini masuk tahu anggaran 2011.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.
Ruang baru anggota Banggar DPR terletak di depan ruang rapat Komisi III DPR dan ruang rapat Komisi I DPR. Sebelumnya ruang rapat Banggar DPR berada di Gedung Nusantara I DPR.
Setjen DPR tidak membantah pagu anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan ruang baru Banggar DPR. Namun enggan juga memberitahukan efisiensi anggarannya.
"Itu nanti seperti apa detailnya lewat Bu Sekjen saja ya, supaya tidak ada distorsi informasi," kilah ketua Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada detikcom.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar